Politik kebangsaan adalah adala politik mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan yang lain. Politik kebangsaan bersifat jangka panjang dan menjangkau jauh ke depan. Politik inilah yang mestinya diperjuangkan oleh masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini diungkapkan oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Menurutnya, untuk memperbaiki kondisi bangsa saat ini, kita membutuhkan politik yang bermartabat, bermoral, dan bukan yang transaksional maupun pragmatis.
“Sebagai organisasi dengan anggota terbesar di Indonesia, NU menjadi tulang punggung bangsa dalam menyampaikan literasi politik kebangsaan yang tidak mengutamakan kekuasaan, melainkan mendukung agenda-agenda yang mendorong pada perbaikan kehidupan bangsa dan rakyat sebagaimana diamanatkan para founding father bangsa ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut dalam acara Seminar Kebangsaan dengan tema “Aswaja dan Demokrasi Pancasila: Titik Temu Politik Kebangsaan” di Waroeng Omah Sawah, Bantul, pada Jum’at (14/04) siang.
Menurutnya, agenda penting ini tidak bisa hanya dilakukan oleh elitis. Dibutuhkan peran masyarakat di akar rumput melalui berbagai pengkaderan yang sarat menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Sejalan dengan hal ini, Gus Hilmy memandang bahwa NU memiliki sistem pengkaderan yang kuat dalam mewujudkan cita-cita bersama tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut sebagai pembicara adalah Katib Syuriah PWNU DIY Dr. H. Mukhtar Salim, M.Ag. dan Sekretaris PWNU DIY Muhammad Irfan Chalimy, M.Pd.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut, komitmen kebangsaan NU sudah teruji dari waktu ke waktu. Sikap itu terus dipertahankan kita saat ini.
“Politik Jam’iyyah Nahdlatul Ulama sudah clear, yaitu Politik Kebangsaan dan Kerakyatan. Sikap politik ini harus tetap dijaga dan dipertahankan,” ujar pengasuh Pondok Pesantren Al Furqon Sanden, Bantul tersebut.
Gus Irfan mengingat, disamping politik jam’iyyah, ada politik jama’ah. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah ikhtiar mengelola potensi politik warga NU yang sangat luar biasa besar dalam wujud menempatkan kader NU terbaik dalam posisi-posisi strategis dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai instrumen penting politik kebangsaan dan kerakyatan yang menjadi wilayah jam’iyyah.
Sementara Kiai Mukhtar mengingat agar warga NU tetap berada dalam satu komando dan tidak mempertentangkan antara ideologi Aswaja dan Demokrasi Pancasila. Keduanya, bagi warga NU adalah satu kesatuan.
“Kalau kita bisa satu barisan, satu komando, mari kita buktikan hari ini,” ujarnya penuh semangat.